1. Latar Belakang Pembentukan
BPUPKI
v Pada tahun 1944 Saipan jatuh ke tangan
Sekutu.
v Pasukan Jepang di Papua Nugini,
Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, dipukul mundur
oleh pasukan Sekutu.
v Seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik
sudah hancur dan bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak.
v Jepang mengalami serangan udara di kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya.
Pasukan Sekutu telah mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan
Balikpapan
Pembentukan BPUPKI Oleh Letjen Kumakici Harada (1 Maret 1945)
v Pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan
Jendral Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai)
v Tujuan BPUPKI : untuk menyelidiki hal-hal
penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
v KETUA
: dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
v Ketua
Muda (Fuku Kaico) pertama : Icibangase.
v Kepala
Sekretariat : R.P. Suroso dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr.
A.G. Pringgodigdo. Peresmian
BPUPKI dilaksanakan pada
tanggal 28 Mei 1945 bertempat di gedung Cuo Sangi In, Jalan
Pejambon, Jakarta. Dihadiri pula oleh dua pejabat Jepang, yaitu : Jenderal
Itagaki (Panglima Tentara Ketujuh yang bermarkas di Singapura
dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Keenambelas yang
baru). Dikibarkan bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr.
A.G. Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah
Putih oleh Toyohiko Masu
Sidang-Sidang BPUPKI
v Sidang
BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.
v Membahas
tentang Dasar dan falsafah negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila.
v Tokoh-tokoh
yang mengusulkan Dasar Negara antara lain :
v 1.Mr.Muh.Yamin
v 2.Prof.Dr.Supomo
v 3.Ir.Sukarno
·
Usulan Mr.Muh.Yamin (29 Mei 1945)
1.Peri Kebangsaan
2.Peri Kemanusiaan
3.Peri Ketuhanan
4.Peri Kerakyatan
5.Kesejahteraan rakyat
·
Usulan Prof.Dr.Supomo (31 Mei 1945)
1.Persatuan
2.Kekeluargaan
3.Mufakat dan Demokrasi
4.Musyawarah
5.Keadilan Sosial
·
Usulan Ir.Sukarno (1 juni 1945)
1.Kebangsaan Indonesia
2.Internasionalisme atau
Perikemanusiaan
3.Mufakat atau Demokrasi
4.Kesejahteraan Sosial
5.Ketuhanan Yang Maha Esa
·
Panitia
sembilan
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang terdiri dari:( berhasil membentuk Piagam
Jakarta )
1.Ir.Sukarno
2.Drs.Moh.Hatta
3.Mr.Moh.Yamin
4.Mr.Ahmad
Subarjo
5.Mr.AA.Maramis
6.Abdul Kahar
Muzakar
7.Wachid Hasyim
8.H.Agus Salim
9.Abikusno
Cokrosujoso
Isi Piagam Jakarta ;
1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya.
2.Kemanusiaan Yang adil dan beradab
3.persatuan indonesia
4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5.Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
·
Rancangan
UUD
Pada
tanggal 10 juli 1945 dibahas Rencana UUD, termasuk soal pembukaannya oleh
sebuah panitia perancang UUD dangan suara bulat menyetujui isi prembule
(pembukaan) yang di ambil dari piagam jakarta. Hasil perumusan panitia kecil
ini kemudian di sempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa yang
terdiri dari Husein Djaja diningrat , H. Agus salaim, dan Prof . Dr. Mr .
Soetomo
persidangan ke2 BPUPKI di laksanakan pada tanggal 14 juli 1945 dalam rangka menerima laporan panitia perancang UUD. Ir. Soekarno selaku ketui penitia melaporkan 3 hasil yaitu :
1) Pernyataan indonesia merdeka
2) Pembukaan UUD
3) UUD (batang tubuh )
persidangan ke2 BPUPKI di laksanakan pada tanggal 14 juli 1945 dalam rangka menerima laporan panitia perancang UUD. Ir. Soekarno selaku ketui penitia melaporkan 3 hasil yaitu :
1) Pernyataan indonesia merdeka
2) Pembukaan UUD
3) UUD (batang tubuh )
Pembentukan
PPKI
Jepang menyerah syarat kepada Sekutu setelah kota Hirosima
dan Nagasaki di bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Setelah tugas BPUPKI selesai, BPUPKI dibubarkan.
Sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai
atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI diketuai oleh Ir.
Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Sedang sebagai penasihatnya adalah Mr.
Ahmad Subarjo. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan
bagi pendirian negara dan pemerintahan RI
Pada tanggal 9
Agustus 1945. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat
dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalath (Vietnam Selatan). Pada pertemuan
tersebut, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah kemaharajaan
Jepang telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
Untuk melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera
setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas
wilayah Hindia Belanda.

PPKI telah
selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 22 Agustus 1945, namun baru
dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Peristiwa
Rengasdengklok
Golongan tua
terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebarjo, Dr. Rajiman , Mr. Muh
Yamin, Ki hajar deantara, K. H. Mansyur , dr. Buntara , Mr. Iwan
kususmasumantri. Pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta diculik
oleh golongan muda dibawa ke Rengasdengklok. Tujuan mereka adalah mengamankan
tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa jepang
telah menyerah. Di Jakarta, golongan muda, Wikana dan golongan tua, yaitu Mr.
Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian Yusuf Kunto diutus
untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno
dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Subardjo berhasil meyakinkan
para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan
Setelah tiba di
Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No.
1 yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno
segera memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus. Setelah itu, mereka
bermalam di kediaman Laksamana Maeda. Pada pukul 02.00 WIB malam itu diadakan
rapat PPKI yang dipimpin oleh Bung Karno bertempat di kediaman Laksamana Muda
Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol No.1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi
dan membicarakan persiapan kemerdekaan
Perumusan Teks
Proklamasi
Sekitar pukul
21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah
Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks
proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting. Pada
saat-saat yang genting, Maeda menunjukkan kebesaran moralnya, bahwa kemerdekaan
merupakan aspirasi alamiah dan hak dari setiap bangsa, termasuk bangsa
Indonesia. Berikut ini tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam
perumusan teks proklamasi

- Penyusun naskah Proklamasi adalah Ir.Soekarno ,Drs.Moh.Hatta dan Ahmad Soebarjo.Sementara Sukarni,Sudiro dan B.M Diah hanya menyaksikan saja.Setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan pada pukul 04.00 WIB.
- Selanjutnya Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan tulisan tangan Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui.
Detik-Detik Proklamasi
- Sesuai janji Ahmad Soebarjo, esok harinya Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diadakan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pukul 10.00 WIB Ir. Soekarno berpidato singkat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Acara selanjutnya upacara pengibaran bendera sang merah putih oleh S. Suhud dan Latief Hendraningrat yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Tokoh yang hadir di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Moewardi, A.A. Maramis, A.G. Pringgodigito dan tokoh-tokoh dari PPKI maupun para pemuda. Pada saat itu yang hadir lebih dari seribu orang. Guna mengenang jasanya maka Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dijuluki sebagai pahlawan proklamator Indonesia.
- Pada bulan puasa hari Jumat, 17 Agustus ‘45 tepat pukul 10.00 WIB,Ir.Soekarno membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia didampingi Moh.Hatta dan tokoh pejuang kemerdekaan lainnya.
Peristiwa proklamasi kemerdekaan
hanya berlangsung dengan sederhana selama kurang lebih 1 jam.Tetapi peristiwa
itu membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan bangsa
Indonesia.Peristiwa proklamasi kemerdekaan mempunyai makna sebagai berikut :
a) Merupakan
titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.
b) Indonesia
terlepas dari belenggu penjajahan asing.
c) Lahirnya
negara Indonesia.
Pnyebaran Berita Proklamasi
Berita proklamasi disebarkan ke seluruh Indonesia. Pagi
hari itu juga, teks proklamsi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari
Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewen. Berita proklamasi juga disiarkan lewat pers dan
surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20
Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia
1.Proses lahirnya
Orde Baru
Pemerintahan Orde
Baru lahir secara situasional setelah peristiwa Gerakan 30 September 1956/ PKI.
Lahirnya Orde Baru ada beberapa versi antara lain:
a.Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru di tandai oleh keluarnya Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret 1966).
b.Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga Tuntutan Rakyat) ialah tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
c.Orde baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967 , sejak peristiwa penyerahan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto selaku pengembang Supersemar.
a.Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru di tandai oleh keluarnya Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret 1966).
b.Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga Tuntutan Rakyat) ialah tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
c.Orde baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967 , sejak peristiwa penyerahan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto selaku pengembang Supersemar.
2.Landasan
kehidupan Orde Baru
Orde baru adalah
suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan yang diletakkan pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 . Untuk mewujudkan taatanan kehidupan , maka
pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan:
a.Landasan idiil Pancasi
b.Landasan konstitusional UUD 1945
a.Landasan idiil Pancasi
b.Landasan konstitusional UUD 1945
3. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
Kebijakan
perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS
tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966
tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan
dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan
ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955.
Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:
Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:
a.Mengeluarkan
Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok regulasi.
b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
c.Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
d.UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing.
e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja( RAPBN).
b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
c.Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
d.UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing.
e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja( RAPBN).
Orde Baru adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
• Kelebihan sistem Pemerintahan
1. perkembangan
GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah
mencapai lebih dari AS$1.000
2. sukses transmigrasi
3. sukses KB
4. sukses memerangi buta huruf
2. sukses transmigrasi
3. sukses KB
4. sukses memerangi buta huruf
• Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
1. semaraknya
korupsi, kolusi, nepotisme
2. pembangunan Indonesia yang tidak merata
3. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
4. kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
5. kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
2. pembangunan Indonesia yang tidak merata
3. bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
4. kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
5. kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
• Kebijakan dalam Negeri
Perkembangan industri
pertanian dan nonpertanian telah membawa hasil yang cukup mengembirakan. Hasil
– hasilnya telah dapat dirasakan dan dinikmati saat itu oleh masyarakat
Indonesia antara lain sebagai berikut:
- Swasembada Beras
Sektor
pertanian harus di bangun lebih dahulu sektor ini harus ditingkatkan
produktivitasnya,bertumpu pada sektor pertanian yang makin tangguh itulah,
kemudian dibangun sektor- sektor lainnya. Pemerintah membangun berbagai
prasarana pertanian, seperti irigasi dan perhubungan, cara- cara bertani dan
teknologi pertanian yang baru diajarkan dan disebarluaskan kepada para petani
melalui kegiatan penyuluhan , penyediaan pupuk dengan membangun pabrik- pabrik
pupuk.
B. Kesejahteraan
Penduduk
Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen
dalam setiap Reptilia. Dengan strategi ini pemerintah telah berhasil mengurangi
kemiskinan ditanah air. Hasilnya jumlah penduduk miskin berkurang. Pada tahun
1970 ada 60 orang diantaranya hidup
miskin dari setiap 100 orang penduduk. Penduduk Indonesia yang miskin semakin
berkurang dari tahun- ketahun. Prestasi ini membuat rasa percaya diri bangsa
Indonesia bertambah tebal.
c. Perubahan
Struktur Ekonomi
Berdasarkan amanat GBHN1983 dengan
kebijakan pemerintah dalam pembangunan telah terjadi perubahan struktur ekonomi.
Pada saat ini Indonesia mulai membangun(1969),peranan sektor pertanian dalam
Produk Domestik Bruto(PDB) secara presentase adalah 49,3%. Sektor industri
pengolahan 4,7%,bangunan 2,8%,perdagangan dan jasa 30,7%.
Pada tahun 1990,
sektor industri pengolahan meningkat mencapai 19,3%. Perdagangan , hotel, dan
restoran mencapai 16,1%, sedangkan jasa mencapai 3,4%.
d.Perubahan
Struktur Lapangan Kerja
Selama periode tahun 1971 sampai dengan
1988 pertumbuhan tenaga kerja diluar sektor pertanian lebih cepat dibandingkan
dengan pertumbuhan sektor pertanian. Perubahan struktur tenaga kerja telah
membawa dampak terhadap cara hidup dan kebutuhan hidup keluarga.
e. Perkembangan
Investasi
kebijakan deregulasi daan debirokratisasi
yang senantiasa dilakukan pemerintah diberbagai sektor ekonomi serta ditunjang
adanya sarana infrastruktur yang makin bertambah baik di daerah- daerah, akan
membawa iklim segar bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri.
f. Perkembangan
Ekspor
Perkembangan investasi (PMDN dan PMA)
membawadampak terhadap produk yang dihasilkan . Produk yang dihasilkan tidak
hanya ditujukan dalam negeri, tetapi lebih banyak ditujukan untuk ekspor
(pasaran luar negeri). Jenis barang yang dihasilkan industri dalam negeri setiap tahun
menunjukkan peningkatan baik jenis atau nilai ekspor dapat dilihat
perkembangannya.
Sejak Reptilia 1, penerimaan dalam negeri
yang bersumber dari penerimaan nonmigasjauh lebih tinggi daripada penerimaan
nonmigas.namun saat ini terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia di tahun
1980, maka hal tersebut telah berdampak negatif terhad tingkat harga minyak
bumi dipasaran dunia.
Dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan negara, menteri
keuangan RI pada tanggal 12 september 1986, telah mengambil tindakan devaluasi
rupiah terhadap nilai mata uang asing dan segera mengubah struktur penerimaan
dalam negeri dari ketergantungan pada penerimaan migas beralih kepada
penerimaan nonmigas.
Dengan demikian, barang- barang ekspor nonmigas Indonesia akan mempunyai daya
saing lebih kuat dipasaran Internasional. Untuk meningkatkan penerimaan dalam
negeri dari sektor nonmigas, pemerintah telah mengambil langkah- langkah khusus
untuk menaikkan penerimaan dari ekspor nonmigas, seperti kebijakan deregulasi
dan debirokratisasi.
g. Laju
Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Produk Domestik
Regional Bruto(PDRB) telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara nasional
yang diukur dengan Produk Domestik Bruto(PDB). Tinggkat pertumbuhan PDB selama
periode 1969- 1989 yang diukur atas dasar harga yang berlaku maupun menurut
harga konstan menunjukkan adanya peningkatan. Sejak tahun 1969 sampai dengan
tahun 1983 merupakn tahun terakhir Pelita III, tingkat rata- rata
pertumbuhannya sebesar 7,2% pertahun. Selanjutnya, tingkat rata- rata
pertumbuhan ekonomi selama Pelita IV yang diukur dengan PDB tahun 1983 sebesar 5,2%pertahun.
Berarti lebih
tinggi daripada rata- rata laju pertumbuhan ekonomi pertahun yang direncanakan
dalam reptilia IV sebesar 5,0%. Dalam tahun berikutnya menunjukkan laju
pertumbuhan adalah tahun 1991 sebesar 6,8%, tahun 1992 : 6,3% , dan tahun 1993
merupakan tahun terakhir pelaksanaan
Pelita V sebesar 6,0% . Jadi, pertumbuhan ekonomi pelita V rata- rata 6,9%
pertahun.
Reptilia VI (1994/1995-1998/1999) yang
merupakan tahapan pembangunan lima tahun pertama dalam periode 25 tahun kedua
pembangunan Jangka Panjang (PJPII), pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dalam
Reptilia VI adalah rata- rata 6,2% pertahun.
Panjang amat :D
BalasHapus